Kementerian Bab Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi membangkitkan tarif rumah subsidi Situs LGO4D untuk tahun depan. Harga rumah subsidi di Jabodetabek naik menjadi Rp 185 juta di tahun depan.
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Bayaran Jual Rumah Umum Tapak dalam Pengerjaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Alat Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Derma Uang Muka Perumahan yang telah ditandatangani Menteri PUPUR Basuki Hadimuljono pada 23 Juni 2023.
Dalam aturan ini, batasan harga rumah subsidi dibagi menjadi lima wilayah. Biaya jual rumah subsidi di wilayah Jabodetabek, Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Link LGO4D Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2023 segede Rp 181 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 185 juta.
Berikut rinciannya:
1. Wilayah Jawa Melainkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra Kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2023 segede Rp 162 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 166 juta.
2. Wilayah Kalimantan Melainkan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2023 se gede Rp 177 juta dan mulai tahun 2024 se besar Rp 182 juta.
3. Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau Hanya Kepulauan Anambas) sebesar Rp 168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 se gede Rp 173 juta.
4. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 se gede Rp 234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 240 juta.
Berikut rinciannya:
1. Wilayah Jawa Melainkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra Melainkan Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2023 se besar Rp 162 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 166 juta.
2. Wilayah Kalimantan Melainkan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2023 segede Rp 177 juta dan mulai tahun 2024 se besar Rp 182 juta.
3. Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau Hanya Kepulauan Anambas) segede Rp 168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 173 juta.
4. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 se besar Rp 234 juta dan mulai tahun 2024 se gede Rp 240 juta.
5. Wilayah Jabodetabek, Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2023 segede Rp 181 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 185 juta.
Kepmen PUPR ini adalah tindak lanjut Informasi Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Biara Anak didik dan Pelajar, serta Rumah Karyawan yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Kenaikan Nilai.
Adapun perbanyakan harga jual rumah umum tapak telah mengadili adanya peningkatan tarif bahan bangunan dan lahan, serta keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.
Aturan ini diterbitkan untuk menimbulkan ketersediaan rumah (availability) dalam upaya menyusutkan backlog kepemilikan rumah, memajukan akses pembiayaan (accessibility) bagi MBR, memperkuat keterjangkauan rumah yang layak huni (affordability), dan mengusut keberlangsungan keberlanjutan program pembiayaan perumahan (sustainability).
Tidak hanya itu, selaku upaya Kementerian PUPR dalam menerbitkan pengawasan buat kelebihan rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang perumahan agar tetap mengepung tingkatan rumah layak huni.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Komitmen Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna memperjuangkan agar penyesuaian tarif jual rumah bersubsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Deposito Perumahan Rakyat (Tapera) dilaksanakan sesuai akad Keputusan Menteri PUPR.
Dalam hal rumah selesai dipesan, dan tarif jual rumah telah disepakati rekahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pengembang, dan dituangkan dalam surat pemesanan rumah sebelum Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 Makbul maka harga jual rumah yang dimanfaatkan sesuai dengan surat pemesanan rumah,” kata cowok yang sering disapa Herry TZ dalam alamat Tertulis Senin (3/7/2023).